GIPI mengungkap, “Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipertahankan, padahal sangat tidak efektif.” Contohnya, kata mereka, di tingkat nasional, pembentukannya tergantung dari keinginan pemerintah.
“Sejak 2015, Badan Promosi Pariwisata Indonesia tidak lagi pernah dibentuk setelah pejabat periode pertama berakhir masa jabatannya, karena tidak mendapat persetujuan dari Menteri Pariwisata untuk dibentuk kembali,” tulisnya.
“Untuk di tingkat Daerah, pembentukannya tergantung dari keinginan Kepala Daerah. Faktanya, tidak semua daerah memiliki Badan Promosi Pariwisata yang merupakan amanah dari UU 10/2009 tentang Kepariwisataan.”
“Dari sisi anggaran atau pendanaan juga sangat sulit untuk diimplementasikan oleh pemerintah, karena menjadi konflik dengan anggaran yang dimiliki Kementerian Pariwisata (di tingkat pusat) atau Dinas Pariwisata untuk tingkat daerah,” pihaknya menambahkan.
Indonesia adalah negara dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Namun, tantangan dalam pengelolaan serta promosi secara efektif masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan.
Melihat perkembangan pariwisata global, Indonesia perlu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Kemandekan ini bisa menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada.
Pentingnya Badan Promosi Pariwisata yang Efektif untuk Indonesia
Keberadaan Badan Promosi Pariwisata yang efektif sangat esensial untuk mendukung pengembangan sektor ini. Jika tidak ada lembaga yang berperan secara signifikan, akan sulit bagi Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara.
Pembentukan badan tersebut seharusnya berlandaskan pada kebutuhan nyata pariwisata di seluruh daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan kondisi lokal.
Dengan formasi Badan Promosi Pariwisata yang kuat, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan daya tarik pariwisata, khususnya dalam hal pemasaran.
Evaluasi Kebijakan Pariwisata yang Sudah Ada
Evaluasi terhadap kebijakan dan struktur yang ada saat ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Dengan melakukan peninjauan, pemerintah bisa menemukan kelemahan dan mengidentifikasi perbaikan yang harus segera diimplementasikan.
Kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah juga harus menjadi prioritas dalam rancangan kebijakan baru. Tanpa adanya kesepahaman, akan sulit untuk menciptakan implementasi yang lancar dan koheren.
Beberapa rekomendasi dari para ahli bisa menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan baru. Terutama, peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata perlu diperhatikan agar lebih inklusif.
Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Pariwisata
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah pendanaan. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan dana yang cukup untuk menjalankan program-program promosi yang diperlukan.
Selain itu, konflik anggaran antara berbagai lembaga pemerintah juga menjadi batu sandungan. Kejelasan dalam alokasi anggaran sangat diperlukan agar pengelolaan pariwisata bisa lebih efektif.
Kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan yang tidak bisa diremehkan. Upaya kolaborasi antar lembaga perlu diperkuat agar tujuan bersama dalam memajukan pariwisata dapat tercapai dengan lebih baik.
