Tak Ada Kilang Baru di RI Sejak Krisis 1998, Purbaya: Kerugian Besar bagi RI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Dia menyoroti bagaimana absennya pembangunan kilang minyak baru di tanah air selama beberapa dekade telah memperburuk kondisi ini.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya menyampaikan keprihatinannya mengenai pembangunan kilang yang terhenti selama hampir 31 tahun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap investasi infrastruktur yang krusial untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Secara tegas, Purbaya menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah membangun kilang baru sejak krisis ekonomi, yang sangat merugikan perekonomian negara. Pembangunan kilang yang terakhir terjadi di Balongan, Jawa Timur, pada tahun 1994, dan kebangkitan sektor energi sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Keputusan Penting mengenai Kilang Minyak Nasional

Aktivitas impor energi, terutama BBM jenis solar dari Singapura, berdampak signifikan terhadap anggaran pemerintah. Nilai impor ini mencapai puluhan miliar, yang berkontribusi pada peningkatan subsidi pemerintah setiap tahun.

Purbaya menekankan pentingnya membangun kilang baru untuk menghentikan ketergantungan ini, dan mendesak para anggota DPR untuk mendorong Pertamina agar mempercepat proses pembangunan. Dalam keterangannya dia menyebutkan, “Jika kita terus mengimpor, kita akan selalu terjebak dalam lingkaran subsidi yang tak berujung.”

Dia juga mencatat bahwa meskipun ada rencana Pertamina untuk membangun tujuh kilang baru, hingga saat ini belum ada kemajuan yang nyata. Situasi ini memicu kekhawatiran akan masa depan ketahanan energi Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Purbaya menjelaskan bahwa upaya untuk membangun infrastruktur kilang minyak tidak hanya terhenti di sini saja. Namun, pemerintah sedang mencari investor untuk menggantikan tanggung jawab Pertamina bila mereka terus mundur dari proyek tersebut.

Pendidikan dan Penegakan Investasi Energi

Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melibatkan investor dari luar negeri, khususnya dari China, untuk mendirikan kilang yang lebih efisien. Purbaya menyatakan bahwa tawaran ini telah diajukan, dan jika Pertamina tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka alternatif lain harus dipertimbangkan.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintahan saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan rencana ambisius untuk membangun kilang dan tangki penyimpanan minyak di berbagai daerah. Sekitar 18 proyek telah direncanakan, meliputi kawasan dari Aceh hingga Papua.

Dengan total investasi yang diproyeksikan mencapai Rp 232 triliun, proyek ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 50.000 tenaga kerja. Lewat langkah ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan produksi energi domestik dan mereduksi biaya impor secara bertahap.

Lebih spesifik, proyek ini mencakup pembangunan kilang senilai Rp 160 triliun, yang ditargetkan dapat menyerap 44.000 tenaga kerja, serta proyek tangki minyak senilai Rp 72 triliun yang akan menciptakan 6.960 lapangan kerja. Ini adalah langkah besar menuju ketahanan energi yang lebih baik.

Implementasi Proyek Ketahanan Energi Nasional

Amerika Serikat sendiri menghadapi tantangan serupa, dengan kebijakan yang menekankan pada pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia pun perlu mengadaptasi strategi yang sama untuk keberlanjutan energi jangka panjang.

Pembangunan kilang di berbagai daerah tidak hanya akan meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memastikan proses distribusi berjalan dengan efisien. Dalam rencana tersebut, kawasan-kawasan seperti Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, hingga Cilegon akan menjadi lokasi strategis untuk proyek-proyek ini.

Dengan pemanfaatan teknologi modern dan praktik lainnya, diharapkan nantinya proyek ini tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan. Hal ini sangat penting di tengah tantangan global terkait perubahan iklim dan keberlanjutan.

Untuk memastikan keberhasilan rencana ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan. Diharapkan bahwa dengan kesepakatan dan dukungan yang solid, semua pihak dapat berkontribusi terhadap ketahanan energi Indonesia.