Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Melalui konferensi pers, ia menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM dari berbagai perusahaan swasta yang mengelola stasiun pengisian bahan bakar. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa stok BBM di beberapa lokasi telah kosong selama sebulan.
Langkah pemerintah mencakup kolaborasi dengan beberapa perusahaan minyak besar yang beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini, permintaan untuk membeli atau mengimpor BBM dari perusahaan PT Pertamina menjadi hal yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung kegiatan ekonomi di tanah air.
Menurut pengertian Menteri ESDM, pihak-pihak seperti Shell Indonesia, BP AKR, Vivo, dan ExxonMobil menyetujui untuk berkolaborasi dalam memastikan ketersediaan BBM. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pengadaan BBM harus menggunakan bahan bakar dalam bentuk base fuel.
Kolaborasi Antar Perusahaan untuk Memastikan Pasokan BBM
Dalam upaya mewujudkan kerjasama yang baik, Menteri ESDM mengungkapkan bahwa ada kesepakatan untuk melakukan survei bersama antara Pertamina dan pengelola SPBU swasta. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas bahan bakar yang akan diimpor memenuhi standar yang ditetapkan.
Dengan adanya joint survey, diharapkan akan tercipta transparansi dan kejelasan mengenai kualitas BBM yang akan digunakan. Hal ini juga diharapkan dapat menghilangkan potensi ketidakpuasan di pihak pengguna akhir yang akan membeli BBM di SPBU.
“Kami ingin memastikan tidak ada dusta di antara kami mengenai kualitas. Oleh karena itu, pelaksanaan survei ini menjadi penting,” kata Menteri ESDM. Semangat kolaborasi ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan BBM.
Penetapan Harga Pembelian yang Adil dan Transparan
Salah satu keprihatinan yang diutarakan oleh menteri adalah perlunya harga pembelian BBM yang adil. Menurutnya, penetapan harga harus dilakukan secara business-to-business (B2B), dan mempertimbangkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price – ICP).
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya melindungi kepentingan Pertamina sebagai badan usaha tetapi juga memberikan keuntungan kepada pihak swasta. “Kami ingin keduanya tidak dirugikan dalam proses ini,” tambahnya.
Pemerintah berharap dengan kebijakan ini, semua perusahaan yang terlibat bisa saling menjaga kepentingan dan cengli dalam bekerja sama. Ketersediaan pasokan BBM yang tepat waktu diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
Ketersediaan Kuota Impor BBM hingga Desember 2025
Dari catatan Kementerian ESDM, adanya sisa kuota impor yang cukup besar menjadi harapan untuk memenuhi kebutuhan BBM di masa depan. Pertamina Patra Niaga diketahui masih memiliki kuota impor sebesar 34 persen, atau sekitar 7,52 juta kiloliter.
Kuota tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan bagi SPBU swasta hingga Desember 2025. Pihak pemerintah berharap untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pengelola SPBU swasta agar kuota ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan semua pihak dapat bersinergi dalam memastikan ketersediaan BBM yang cukup dan berkualitas di seluruh Indonesia. Situasi ini akan membawa dampak signifikan terhadap keberlangsungan operasional harian masyarakat.
