Sertifikasi K3 Terjamin Berlanjut Meski Terdapat Kasus OTT Ebenezer

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) akan tetap berjalan meskipun terjadi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dalam upaya menjaga integritas dan kredibilitas Kementerian Ketenagakerjaan, Yassierli berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Yassierli menegaskan berbagai inisiatif telah dilaksanakan selama sepuluh bulan terakhir dalam menjabat. Ia percaya bahwa upaya tersebut dapat membantu memastikan layanan publik di Kemnaker tetap berkualitas dan bebas dari praktik korupsi serta pemerasan.

“Layanan sertifikasi K3 akan tetap dilanjutkan,” jelasnya pada konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Ia menambahkan bahwa angka kecelakaan kerja yang masih tinggi memerlukan perhatian khusus dan akselerasi dalam pelayanan K3.

Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Yassierli menjelaskan bahwa sudah ada pakta integritas K3 yang ditandatangani bersama seribu perusahaan. Pakta tersebut bertujuan untuk menolak praktik suap, korupsi, dan segala bentuk gratifikasi yang dapat mengganggu layanan publik.

Lebih dari itu, pejabat di Kemnaker juga menjalani rotasi secara berkala untuk menghindari potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Yassierli menggeser pejabat yang telah menjabat selama empat tahun untuk menjaga kesegaran dalam sistem kerja kementerian.

Terkait dengan kasus Wakil Menteri, Yassierli menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Ini merupakan bagian dari upaya bersih-bersih yang telah dilakukan dalam periode sepuluh bulan ini.

Proses Hukum dan Tindakan Tegas terhadap Korupsi

Wakil Menteri Immanuel Ebenezer diketahui terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diduga melakukan pemerasan terkait sertifikasi K3. KPK saat ini tengah memeriksa Ebenezer dan memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum selanjutnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang ada. Ia menekankan kemungkinan adanya pergantian pejabat jika terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wakil Menteri.

“Jika nantinya terbukti bersalah, kami akan segera melakukan pergantian,” ungkap Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus korupsi di lingkungan kementerian.

Pentingnya Layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Berkualitas

Di tengah isu pemerasan yang mencuat, penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan K3. Angka kecelakaan kerja yang masih tinggi menandakan perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan K3 di berbagai sektor industri.

Yassierli menggarisbawahi bahwa percepatan dalam pelayanan K3 sangat dibutuhkan untuk melindungi tenaga kerja. Dengan memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan produktivitas di tempat kerja dapat meningkat.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan kerja kepada perusahaan dan pekerja juga harus menjadi prioritas. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap individu menyadari hak dan kewajibannya terkait keselamatan di tempat kerja.