Dalam konteks pembangunan nasional, pajak memegang peranan krusial yang sering kali diabaikan oleh masyarakat. Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Friderica, yang lebih akrab dipanggil Kiki, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, hal ini harus diiringi dengan upaya inovasi dan digitalisasi yang mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem perpajakan.
Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh ISEI Jakarta, Kiki mengungkapkan keyakinannya bahwa inovasi dan digitalisasi dapat menciptakan layanan pajak yang lebih baik. Ini pada gilirannya akan membangun kepercayaan publik terhadap pajak sebagai instrumen pembangunan yang signifikan.
Kiki menegaskan bahwa dengan layanan yang lebih baik, kepatuhan sukarela membayar pajak diharapkan semakin meningkat di kalangan masyarakat. Hal ini penting supaya masyarakat menyadari kontribusi pajak dalam kemajuan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pajak dan Sektor Perekonomian
Pajak, menurut Kiki, adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa pajak berfungsi untuk memperkuat ketahanan fiskal yang pada gilirannya mendukung kemandirian bangsa.
Pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat, mulai dari penyediaan layanan publik yang lebih baik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem perpajakan harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi.
Kiki menekankan pentingnya memiliki sumber penerimaan negara yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan berambisi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Pentingnya inovasi dalam sistem perpajakan juga tidak bisa diabaikan, terutama di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju. Inovasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel dan transparan bagi masyarakat.
Strategi dalam Meningkatkan Rasio Pajak di Indonesia
Dalam konteks pengukuran kepatuhan pajak, biasanya mengacu pada rasio pajak, yang membandingkan total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Namun, rasio pajak Indonesia saat ini menunjukkan angka yang masih rendah, sekitar 10 persen.
Rasio pajak tersebut bahkan mengalami penurunan dari 10,31 persen di tahun sebelumnya menjadi 10,08 persen. Ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam pembangunan.
Kiki berharap agar ISEI, sebagai himpunan ekonom dan praktisi ekonomi di Indonesia, dapat berkontribusi dalam mendukung agenda penguatan pajak dan pembangunan ekonomi lainnya. Kehadiran ISEI sebagai mitra strategis dirasa penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan. Penyampaian informasi mengenai manfaat pajak dan bagaimana pajak dapat berkontribusi dalam pembangunan perlu diperkuat agar masyarakat semakin percaya dan peduli untuk membayar pajak secara sukarela.
Dampak Perpajakan terhadap Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Pajak memiliki dampak sosial yang sangat besar, karena merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk berbagai program pembangunan. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
Salah satu peran penting pajak adalah mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan mempermudah akses masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
Kiki menegaskan, “Pajak adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.” Kenyataan ini harus disadari oleh semua pihak agar dapat melihat pentingnya kontribusi mereka terhadap kemajuan bangsa.
Peningkatan kualitas dan akses layanan publik harus menjadi prioritas untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak. Jelasnya, pajak harus difasilitasi oleh layanan yang memadai agar masyarakat merasa puas dan termotivasi untuk berkontribusi lebih besar.