Respons APJII Terhadap Digitalisasi yang Dihilangkan dari Prioritas RAPBN 2026

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) baru-baru ini menyoroti kurangnya prioritas digitalisasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ketua APJII, Muhammad Arif, menjelaskan bahwa sebagian besar industri telekomunikasi bergerak di sektor swasta dan belum banyak mengandalkan APBN.

Dalam konferensi pers di Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025, Arif menyatakan, “Pemerintah terlibat minimal dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi.” Dia mencatat bahwa inisiatif pemerintah, seperti Palapa Ring dan BTS oleh BAKTI, hanya mempengaruhi sebagian kecil dari keseluruhan perkembangan industri.

Arif menekankan bahwa 99,9 persen industri telekomunikasi didorong oleh sektor swasta, termasuk lebih dari 1.300 penyedia layanan internet (ISP). Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta berperan sangat krusial dalam mencapai misi penetrasi internet di seluruh Indonesia.

Pentingnya Kebijakan Mendukung Sektor Telekomunikasi di Indonesia

Arif mengatakan, meskipun digitalisasi tidak dimasukkan dalam RAPBN 2026, hal terpenting adalah adanya kebijakan yang mendukung sektor telekomunikasi. Kebijakan ini sangat penting agar penetrasi internet dapat dicapai lebih cepat dan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya regulasi yang mendukung industri, seperti moratorium izin baru bagi ISP. Hal ini dianggap perlu karena saat ini jumlah ISP yang ada sudah sangat banyak, dan hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pengguna yang stagnan.

Akibatnya, harga layanan internet menjadi faktor penentu bagi banyak pengguna dalam memilih ISP. Ketika perang harga terjadi, margin keuntungan ISP semakin menyusut, yang berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan industri secara keseluruhan.

Arif juga mencatat bahwa ketersediaan jaringan internet sering kali terpusat di daerah tertentu, sementara harusnya distribusi layanan harus merata. “Investasi yang terpusat justru menjadi pemborosan,” ujarnya.

Pentingnya regulasi dari pemerintah, khususnya dari Komunikasi dan Digital, diharapkan mampu menciptakan tatanan industri yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini akan berdampak positif tidak hanya bagi pemerataan akses tetapi juga bagi kualitas internet yang diterima masyarakat.

Program Prioritas Dalam RAPBN 2026 yang Ditetapkan Pemerintah

Dalam konteks RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan program prioritas, termasuk ketahanan pangan dan program kesehatan. Semua agenda ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

Prabowo menjelaskan, “APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.” Program-program tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pangan hingga pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Delapan agenda prioritas tersebut mencakup Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pendidikan, Kesehatan, Desa, Koperasi, UMKM, serta Akselerasi Investasi, Perdagangan, dan Perumahan. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif.

Agenda ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat, termasuk akses terhadap layanan dasar dan peningkatan kualitas hidup. Semua kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang yang lebih baik bagi rakyat.

Dengan keberadaan kebijakan yang tepat, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud secara lebih merata dan berkelanjutan. Keberhasilan dari program-program ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan dan dukungan dari semua pihak.

Langkah Strategis APJII untuk Mendorong Digitalisasi di Indonesia

APJII berkomitmen untuk mendorong digitalisasi di Indonesia, salah satunya melalui Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025. Acara ini akan berlangsung pada 2-4 September mendatang di Jakarta dan bertujuan untuk menjadi platform kolaborasi yang signifikan.

IIXS 2025 diharapkan menjadi forum bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, operator, vendor teknologi global, akademisi, dan pelaku startup. Pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang dapat mempercepat hilirisasi digital.

Hilirisasi digital berarti penerapan hasil riset dan pengembangan teknologi untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan industri. Melalui acara ini, Arif berharap dapat mengoptimalkan potensi riset dan inovasi yang ada di Tanah Air.

“Kami ingin memfasilitasi pertemuan antara semua pelaku industri dalam ekosistem yang produktif,” tambahnya. Pembicaraan mengenai pengembangan teknologi dan digitalisasi di Indonesia menjadi semakin penting dalam konteks global saat ini.

Harapannya, kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan dapat membawa manfaat signifikan bagi perkembangan digitalisasi di Indonesia. Ini semua adalah bagian dari komitmen APJII untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak.