Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana untuk meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026. Langkah ini diambil setelah beberapa pemerintah daerah mengeluhkan naiknya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai ratusan persen.
Dalam keterangannya, Purbaya menyatakan bahwa rencana peningkatan TKD ini sedang dibahas dengan Komisi XI DPR. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi daerah yang tertekan anggaran akibat pemotongan yang signifikan.
“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira,” tambahnya, menunjukkan keprihatinan atas kondisi yang terjadi.
Rencana Peningkatan Anggaran TKD Menghadapi Tantangan
Purbaya menjelaskan bahwa tujuan dari peningkatan TKD adalah untuk menstabilkan perasaan masyarakat di daerah. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat merasa tenang dan fokus dalam membangun ekonomi setempat.
Namun, ia mengingatkan bahwa besaran kenaikan anggaran TKD masih dalam tahap pembahasan. “Ya akan ditingkatkan. Belum (ada angka pasti),” ungkapnya saat menyampaikan rencana di hadapan publik.
Dalam Nota Keuangan serta RAPBN 2026, anggaran untuk TKD dipatok sebesar Rp650 triliun. Namun, jumlah ini turun Rp214 triliun dibandingkan outlook tahun 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.
Pajak Bumi dan Bangunan yang Menyebabkan Gejolak
Beberapa daerah sudah mulai menaikkan PBB-P2 dalam beberapa waktu terakhir, yang menyebabkan demonstrasi di sejumlah lokasi. Misalnya, di Pati, Jawa Tengah, masyarakat melakukan aksi protes setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat hingga 250 persen.
Demonstrasi tersebut baru dibatalkan setelah teguran dari Presiden kepada Bupati Pati. Masyarakat tetap melanjutkan aksi mereka, menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Sementara itu, di Jombang, Jawa Timur, seorang warga bernama Heri Dwi Cahyono terkejut ketika PBB tanah miliknya melonjak 1.202 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menambah ketidakpuasan di masyarakat terhadap kebijakan pajak yang diterapkan.
Respon Pemerintah untuk Mengatur Kebijakan Pajak Daerah
Pemerintah pusat berusaha untuk menanggapi keluhan dari pemerintah daerah dengan langkah-langkah konkret. Hal ini dilakukan agar stabilitas ekonomi daerah terjaga dan masyarakat tidak merasa tertekan oleh kebijakan pajak yang tidak menguntungkan.
Dalam konteks ini, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Dengan memberikan ruang bagi daerah untuk mengusulkan perubahan, diharapkan solusi yang tepat dapat ditemukan.
Kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan menjadi krusial dalam menghadapi tantangan ini, terutama dalam pengaturan kebijakan anggaran yang adil bagi semua pihak.
Pentingnya Stabilitas Ekonomi untuk Pertumbuhan Jangka Panjang
Purbaya menekankan bahwa stabilitas ekonomi di daerah sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Tanpa stabilitas, upaya pembangunan ekonomi akan terhambat dan masyarakat mungkin menghadapi kesulitan lebih lanjut.
Sikap proaktif pemerintah dalam merespon kebutuhan daerah diharapkan dapat mencegah masalah lebih besar di masa depan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat pun menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
Keputusan yang diambil saat ini akan berdampak pada kebijakan keuangan di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati harus diambil agar semua pemangku kepentingan merasa diperhatikan dan terlibat.
