Negara Ini Wajibkan Turis AS Bayar Rp160 Juta untuk Masuk Setelah Balas Trump

Mali baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan warga negara Amerika Serikat untuk membayar uang jaminan untuk mendapatkan visa bisnis dan turis. Kebijakan ini menjadi sorotan setelah adanya perubahan pada program jaminan visa di bawah administrasi pemerintah AS, yang diharapkan dapat mempengaruhi interaksi antara kedua negara.

Keputusan ini dibuat sebagai respons terhadap langkah pemerintah AS yang memasukkan Mali ke dalam program visa yang dianggap kontroversial. Pengenalan syarat jaminan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, terutama di bidang migrasi dan keamanan.

Menurut rencana yang diumumkan, mulai 23 Oktober 2025, visa untuk turis dan bisnis akan memerlukan jaminan hingga USD 10.000. Ini akan menjadi langkah pertama dalam menerapkan kebijakan yang serupa dengan langkah-langkah yang diambil oleh AS terhadap beberapa negara lain.

Alasan di Balik Kebijakan Visa Baru di Mali

Pemerintah Mali menyatakan bahwa kebijakan ini adalah tindak lanjut dari keputusan sepihak yang diambil oleh AS. Dalam pernyataan resmi, mereka menekankan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan perjanjian bilateral yang sudah ada sebelumnya terkait visa jangka panjang.

Dengan berjalan waktu, pemerintah Mali merasa perlunya mengambil langkah serupa untuk menjamin perlakuan yang adil bagi warganya. Mereka menegaskan bahwa jika AS menetapkan persyaratan baru, Mali pun akan melakukan hal yang sama dan konsisten dengan prinsip timbal balik.

Dengan kebijakan ini, Mali berharap dapat mendorong AS untuk merundingkan kembali syarat dan ketentuan visa. Langkah ini dilihat sebagai saluran diplomasi untuk mengatasi kekhawatiran yang ada seputar pengeluaran visa dan sanksi ekonomi yang mungkin ditimbulkan.

Implikasi Kebijakan Ini bagi Hubungan Bilateral

Kebijakan terbaru dari Mali dapat memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara Mali dan Amerika Serikat. Dikhawatirkan kebijakan ini akan mempersulit proses perjalanan bagi warga negara kedua negara, sehingga berpotensi mengurangi interaksi sosial, budaya, dan ekonomi.

Data menunjukkan bahwa sebelum kebijakan ini, kurang dari 3.000 visa non-imigran AS diberikan kepada warga Mali setiap tahun. Kebijakan baru ini mungkin akan menambah angka tersebut, tetapi juga bisa mengurangi minat warga negara AS untuk berkunjung ke Mali.

Pemerintah Mali juga menegaskan bahwa meskipun keputusan ini diambil, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan AS. Namun, mereka juga menyatakan bahwa keadilan dan kesetaraan adalah prinsip yang harus dihormati oleh semua pihak dalam hubungan bilateral.

Apa Kata Pengamat Mengenai Kebijakan Ini?

Analisis dan pendapat para pengamat menunjukkan bahwa langkah Mali ini bisa jadi merupakan sinyal protes terhadap kebijakan imigrasi keras yang diterapkan AS. Banyak yang berpendapat bahwa ketegangan semacam ini dapat berpotensi merugikan kedua belah pihak dalam jangka panjang.

Beberapa pakar hubungan internasional menilai perlunya dialog yang konstruktif untuk mengatasi masalah ini. Diharapkan, dengan adanya komunikasi terbuka, kedua negara dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa harus menimbulkan ketegangan lebih lanjut.

Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa tindakan timbal balik ini bisa menjadi pedang bermata dua, di mana hal ini berpotensi membawa risiko bagi program pertukaran budaya dan pendidikan yang selama ini bermanfaat bagi kedua negara.