Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M Juhro, menyampaikan penjelasan mengenai rendahnya permintaan kredit meski ada upaya pemerintah dalam meningkatkan likuiditas perbankan. Hal ini terungkap saat ia menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat.
Dalam pandangannya, peningkatan likuiditas tidak cukup untuk mendorong perputaran ekonomi yang diharapkan. Meskipun program pemerintah mendukung, tidak ada jaminan bahwa dana tersebut akan langsung diserap untuk kegiatan ekonomi.
Solikin menjelaskan bahwa uang primer (M0) berfungsi sebagai embrio uang. M0 merupakan utang dari otoritas moneter yang perlu melalui mekanisme penciptaan agar menjadi uang yang dapat beredar di masyarakat.
Pengaruh Likuiditas terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia
Pembedaan antara likuiditas dan kenyataan lapangan adalah penting. Solikin berpendapat bahwa saat ini respons permintaan masyarakat terhadap kredit kurang kuat dibandingkan beberapa tahun lalu. Dengan demikian, meski likuiditas tersedia, ini tidak serta merta menggelontorkan dana untuk sektor ekonomi riil.
Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp276 triliun pada bank-bank pelat merah sejak akhir tahun lalu. Selain itu, Bank Indonesia menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial yang mencapai Rp397,9 triliun untuk mendukung berbagai kelompok bank, namun ini belum dapat mendorong pertumbuhan kredit secara signifikan.
Selama tahun 2025, pertumbuhan kredit masih berada di angka satu digit yaitu sebesar 9,69 persen secara tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada likuiditas yang memadai, realisasi kredit masih terhambat oleh faktor lain yang lebih kompleks.
Hambatan yang Mengurangi Permintaan Kredit
Solikin menjelaskan bahwa bank-bank memiliki pipeline yang sudah ditentukan untuk penyaluran kredit, sehingga mereka tidak serta merta menggunakan dana tambahan apabila permintaan untuk pinjaman tidak ada. Ini menjadi tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari likuiditas yang disuplai.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya sinergi antara sisi penawaran dan permintaan dalam pembiayaan kredit. Tanpa adanya dorongan dari permintaan yang kuat, likuiditas akan sulit untuk dapat berfungsi secara optimal.
Pemerintah dan Bank Indonesia juga berupaya untuk mengatasi kendala yang ada di dunia usaha agar permintaan kredit dapat tumbuh. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan ekonomi saat ini.
Kolaborasi untuk Meningkatkan Stabilitas Keuangan
Di tengah kondisi yang ada, kolaborasi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sangat esensial. Solikin menekankan bahwa KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) saat ini tidak hanya mengenai stabilitas keuangan, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas termasuk peningkatan permintaan kredit.
Integrasi antara kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencakup kebijakan yang dapat menarik investasi serta mendukung sektor-sektor usaha yang membutuhkan pembiayaan.
Dalam konteks ini, semua pihak perlu menyamakan visi dan misi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Dimana hal ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan kredit agar berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan.
