Badan Pusat Statistik (BPS) akan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi pada Sensus Ekonomi 2026. Dengan penggunaan teknologi ini, diharapkan proses klasifikasi usaha akan menjadi lebih akurat dan cepat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan akan diintegrasikan dengan perangkat survei digital yang dikenal sebagai CAPI. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien melalui wawancara langsung.
Penggunaan CAPI juga akan membantu dalam meminimalkan kesalahan dalam klasifikasi usaha, karena para pencacah akan lebih mudah menentukan kategori usaha yang tepat. Dengan sistem ini, harapannya data yang diperoleh akan lebih valid dan mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan.
Transformasi Digital dalam Pengumpulan Data Ekonomi
Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan pada metode pengumpulan data. Dengan memperkenalkan CAPI, BPS berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional yang sering kali memakan waktu. Digitalisasi ini akan membantu dalam mempercepat proses pengolahan data dan menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat untuk pembuatan kebijakan.
Penerapan kecerdasan buatan dalam Sensus Ekonomi 2026, menurut Amalia, dibutuhkan agar data yang dikumpulkan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2025. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sektor ekonomi teridentifikasi dengan benar dan dapat dikategorikan secara tepat.
Dengan kecerdasan buatan, diharapkan dapat mengurangi variabilitas dalam klasifikasi yang sering menimbulkan masalah. Hal ini dapat membantu pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tepat berdasarkan data yang dikumpulkan.
Relevansi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KLBI 2025 merupakan standar yang diatur dalam Peraturan BPS dan harus diperbarui secara berkala. Amalia menyebutkan bahwa pembaruan ini diperlukan agar klasifikasi selalu relevan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam perekonomian. Setiap lima tahun sekali, penyempurnaan dilakukan untuk memastikan data tetap akurat dan bisa diandalkan.
Penggunaan rekomendasi dari International Standard Industrial Classification (ISIC) Revisi 5 yang dikeluarkan oleh Komisi Statistik PBB menambah keterkaitan Indonesia dengan standar internasional. Ini menunjukkan upaya Indonesia untuk terus beradaptasi dengan praktik terbaik dalam pengumpulan data ekonomi.
Dengan adanya pembaruan pada KLBI, diharapkan data yang dihasilkan tidak hanya komprehensif tetapi juga dapat mendukung pengambilan keputusan yang strategis di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini sangat penting untuk memperkuat perekonomian tanah air.
Menghadapi Tantangan di Era Digital
Integrasi teknologi canggih dalam pengumpulan data bukan tanpa tantangan. Amalia mengakui bahwa meskipun banyak keuntungan, tantangan terkait adopsi teknologi baru juga perlu diatasi. Pencacah data perlu dilatih untuk menggunakan aplikasi dengan baik agar data yang dikumpulkan dapat mencapai tingkat kualitas yang diinginkan.
Selain itu, kesadaran dan pemahaman pemilik usaha juga perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar proses pengumpulan data berjalan dengan lancar dan semua pihak memahami pentingnya peran mereka dalam menyediakan data yang akurat.
Ke depannya, BPS berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam pengumpulan data ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, harapannya pencapaian tujuan Sensus Ekonomi 2026 bisa sesuai rencana dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk pengembangan ekonomi Indonesia.
