Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengungkapkan kenaikan anggaran yang signifikan dalam sektor ketertiban dan keamanan, yang direncanakan mencapai Rp179,4 triliun pada tahun 2026. Kenaikan ini mencakup alokasi untuk sejumlah lembaga penting, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dalam rapat kerja virtual bersama Komite IV DPD RI, Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan anggaran ini merupakan bagian dari strategi keseluruhan dalam memastikan stabilitas nasional. Dia menegaskan bahwa penguatan ketertiban dan keamanan ini penting guna mencegah dan menangani berbagai ancaman yang mungkin muncul.
Kenaikan anggaran ini bukan hanya dinaungi oleh keperluan untuk menanggulangi kejahatan dan terorisme, tetapi juga untuk mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur keamanan di seluruh Indonesia. Memperkuat lembaga keamanan diharapkan dapat memberi rasa aman kepada masyarakat.
Peningkatan Anggaran Polri dan Lembaga Keamanan Lainnya di Tahun 2026
Alokasi anggaran untuk Polri di tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp145,7 triliun, meningkat dari Rp138,5 triliun pada tahun 2025. Hal ini menjadikan Polri sebagai salah satu lembaga dengan alokasi anggaran terbesar ketiga setelah Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan.
Dengan anggaran sebesar itu, Polri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas operasionalnya dalam berbagai tugas strategis, mulai dari pengawasan publik hingga penegakan hukum. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan dan ketertiban di tengah situasi yang sering kali berubah.
Sementara itu, BIN dan BNN juga mendapatkan alokasi anggaran, masing-masing sebesar Rp16,5 triliun dan Rp1,4 triliun. Alokasi ini ditujukan untuk memperkuat fungsi intelijen dan pengendalian penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Tantangan di Lapangan: Penegakan Hukum dan Respons Terhadap Demonstrasi
Meski adanya kenaikan anggaran mencolok, Polri saat ini sedang dalam sorotan publik terkait tindakannya dalam beberapa situasi demonstrasi. Kritik muncul seiring dengan tindakan represif yang diambil dalam mengamankan aksi demonstrasi penolak kebijakan tertentu.
Salah satu insiden yang menghebohkan adalah tewasnya seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan, yang diduga tercampur dalam demonstrasi tersebut. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai metode pengamanan yang diterapkan oleh kepolisian dan keperluan reformasi dalam penanganan protes.
Penting bagi pemerintah dan Polri untuk mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap demonstrasi. Pendekatan yang lebih humanis dan dialogis mungkin diperlukan untuk menghindari tragedi serupa di masa depan.
Peranan Anggaran Dalam Mewujudkan Keamanan yang Berkelanjutan
Anggaran yang meningkat ini seharusnya tidak hanya dilihat dari segi jumlah, tetapi juga bagaimana penggunaannya dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Setiap lembaga diharapkan mempertanggungjawabkan pemanfaatan anggaran agar hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Peningkatan dana harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif serta akuntabilitas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengawasi penggunaan anggaran yang lebih besar.
Transparansi dalam anggaran juga menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai kerja lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga keamanan dapat terjaga dan meningkat seiring dengan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.
