Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengumumkan informasi terkini mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan defisit signifikan. Defisit ini tercatat sebesar Rp479,7 triliun, yang setara dengan 2,02 persen dari produk domestik bruto (PDB) per Oktober 2025.
Angka defisit ini diakibatkan oleh pendapatan yang didapatkan negara, yang hanya mencapai Rp2.113,3 triliun. Di sisi lain, belanja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Rp2.593,0 triliun, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam anggaran.
“Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini dalam batas yang aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target Outlook APBN yang sebesar 2,78 persen PDB saat ini,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan.
Sementara itu, keseimbangan primer menunjukkan surplus yang cukup menggembirakan, yaitu sebesar Rp45 triliun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih bisa mempertahankan keseimbangan keuangan meskipun mengalami defisit secara keseluruhan.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan negara telah mencapai 73,7 persen dari Outlook 2025. Total target penerimaan negara tahun ini ditetapkan sebesar Rp2.865,5 triliun, yang merupakan angka ambisius untuk mencapai keseimbangan fiskal.
Rincian Pendapatan Negara Per Oktober 2025
Pendapatan negara yang diperoleh hingga Oktober 2025 terdiri dari berbagai sumber. Penerimaan pajak menjadi kontributor utama, dengan jumlah total Rp1.459,0 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari sektor kepabeanan dan cukai senilai Rp249,3 triliun. Sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) juga berkontribusi, mencapai Rp402,4 triliun.
Dengan penyebaran pendapatan yang beragam, pemerintah masih memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan lebih lanjut. Namun, perlu upaya yang lebih dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan diversifikasi sumber pendapatan.
Rincian Belanja Negara Inisiatif Pemerintah
Belanja negara yang tercatat hingga saat ini mencapai Rp2.593 triliun, setara dengan 73,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.527,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengelola anggaran dengan cukup baik dalam konteks belanja publik.
Di dalam belanja tersebut, pemerintah pusat menyumbang bagian terbesar, yaitu Rp1.879,6 triliun atau 70,6 persen dari total belanja. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program-program yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Transfer ke daerah juga menjadi fokus, dengan nilai mencapai Rp713,4 triliun, yang merupakan 82,6 persen dari APBN 2025. Ini penting guna memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan dukungan yang cukup untuk program-program pembangunan lokal.
Analisis dan Konsekuensi Defisit APBN
Defisit APBN yang tercatat dengan angka Rp479,7 triliun pada dasarnya menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal. Meskipun berada dalam batas aman, namun penderitaan dari defisit ini bisa berdampak pada perekonomian jangka panjang.
Kebijakan pengelolaan keuangan yang hati-hati sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif defisit. Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah pengetatan belanja publik yang tidak produktif dan meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran.
Dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan di masa depan, ketahanan anggaran harus menjadi prioritas. Dengan demikian, pemerintah perlu memiliki rencana matang untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada utang.
Arah Kebijakan Fiskal ke Depan
Ke depan, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi peningkatan penerimaan pajak perlu dioptimalkan, termasuk dengan menargetkan sektor-sektor ekonomi yang dapat mendongkrak pemasukan negara.
Selain itu, inovasi dalam model investasi publik juga perlu digalakkan. Menggandeng sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dapat membantu mengurangi beban anggaran pemerintah.
Melalui kombinasi kebijakan yang bijaksana, diharapkan defisit dapat ditekan menuju level yang lebih aman tanpa mengorbankan program-program penting. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk menciptakan masa depan ekonomi yang lebih stabil bagi seluruh rakyat.
