Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meraih penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp2,63 triliun per 12 November 2025. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI yang berlangsung di Jakarta Pusat pada 17 November.
Menurut Dalu Agung, realisasi penerimaan tersebut mencapai 82,12 persen dari target yang ditetapkan. Walaupun menunjukkan tren yang positif, masih ada kebutuhan untuk percepatan agar bisa mencapai capaian optimal sebelum akhir tahun.
Dalu Agung juga menggarisbawahi bahwa proyeksi dan realisasi penerimaan negara bukan pajak menunjukkan kecenderungan yang baik dalam lima tahun terakhir. Namun, ia juga mencatat bahwa ada tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai target tersebut.
Proyeksi Dan Target PNBP Kementerian ATR/BPN Tahun Ini
Pada tahun ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan setoran PNBP mencapai Rp3,2 triliun. Target ini dibangun berdasarkan potensi layanan pertanahan dan tata ruang yang dimiliki, serta dukungan dari upaya peningkatan pelayanan yang terus dilakukan.
Meski begitu, Dalu Agung memperkirakan bahwa target tersebut tidak akan tercapai. Melalui analisis yang mendalam, proyeksi penerimaan hingga akhir tahun diperkirakan sekitar Rp3,13 triliun atau 97,66 persen dari target yang telah ditentukan.
Ketidakstabilan ekonomi nasional menjadi faktor utama yang mempengaruhi turunnya transaksi properti, terkhusus terkait tanah. Hal ini jelas menjadi tantangan bagi kementerian untuk tetap mempertahankan pendapatan selama periode yang sulit ini.
Realisasi PNBP Berdasarkan Layanan Pertanahan
Dalu Agung merinci bahwa realisasi PNBP pada lima jenis pelayanan pertanahan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama dua tahun terakhir. Pertama adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang mencapai Rp750,15 miliar pada 2025, meningkat 16,8 persen dari tahun sebelumnya.
Kedua, pendaftaran hak tanggungan yang menghasilkan Rp430,61 miliar pada 2025, mengalami kenaikan tipis dari Rp426,48 miliar di tahun 2024. Meskipun tidak besar, kenaikan ini tetap menunjukkan perbaikan dalam kinerja sektor terkait.
Ketiga adalah perpanjangan hak guna usaha dan hak pakai yang membukukan penerimaan sebesar Rp462,85 miliar pada 2025. Ini adalah penurunan dibandingkan realisasi Rp516,46 miliar pada 2024, yang menandakan perlunya perhatian terhadap sektor ini.
Kinerja PNBP dari Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah juga menunjukkan kinerja yang positif dengan realisasi mencapai Rp312,21 miliar pada 2025. Ini meningkat dari Rp280,07 miliar yang dicapai pada tahun sebelumnya.
Terakhir, pengecekan sertifikat ikut memberikan kontribusi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp134,66 miliar pada 2025, sedikit lebih tinggi dari Rp131,06 miliar pada 2024. Semua angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, sektor pertanahan masih mampu memberikan sumbangan signifikan bagi negara.
Stabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ini akan menjadi kunci bagi Kementerian ATR/BPN dalam mencapai tujuan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
