Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan workshop berjudul Perspektif Disabilitas dan Layanan Ramah Disabilitas pada tanggal 2 Juli. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dengan dukungan berbagai pihak.
Kerja sama ini melibatkan Aliansi Disabilitas Nusantara dan menghadirkan para fasilitator dari Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan regulasi terkait lainnya.
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan komitmen kementeriannya untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanannya. Dia menegaskan pentingnya menciptakan layanan publik yang ramah dan inklusif bagi semua, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Pentingnya Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik
Penyandang disabilitas sering kali mengalami berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemerintah untuk memberikan perhatian khusus untuk memastikan semua individu dapat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan tanpa diskriminasi.
Rosan juga menambahkan bahwa kementeriannya membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini mencakup berbagai bidang, termasuk investasi dan hilirisasi, yang menjadi fokus utama kementerian tersebut.
Kementerian berkomitmen untuk menyediakan pendampingan, penerjemahan, dan asistensi di semua lokasi layanan publik tanpa biaya tambahan. Selain itu, mereka juga berupaya membangun sistem informasi yang mudah diakses, baik melalui platform elektronik maupun non-elektronik.
Langkah-langkah Konkret untuk Mewujudkan Inklusi
Dalam mendukung inklusi, kementerian telah mengambil berbagai langkah konkret. Salah satu langkah tersebut adalah membuka formasi khusus bagi pegawai disabilitas untuk memastikan ada perwakilan yang memahami tantangan yang dihadapi dalam aksesibilitas.
Kementerian juga berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Hal ini mencakup fasilitas fisik serta sistem yang mendukung aksesibilitas bagi semua pengguna layanan.
Melalui pembinaan teknis kepada pegawai, kementerian berharap agar seluruh sumber daya manusia mampu memberikan layanan yang responsif dan inklusif. Rosan menekankan pentingnya pelatihan untuk menciptakan budaya kerja yang terbuka dan menerima keberagaman.
Kolaborasi untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas
David Eka Suryadinata, salah satu fasilitator dari GAUN, mengapresiasi kerja keras kementerian dalam forum ini. Ia menjelaskan bahwa banyak penyandang disabilitas yang berusaha mandiri dan membutuhkan dukungan dalam urusan perizinan, termasuk pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Harapannya, dengan adanya layanan ramah disabilitas di kementerian, lebih banyak penyandang disabilitas yang dapat berwirausaha dan menjadi produktif. David juga menekankan bahwa langkah kolaboratif antar kementerian sangat penting untuk memberikan pelatihan bagi pengusaha disabilitas.
Workshop ini dihadiri oleh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan kementerian. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan teori, peserta dilengkapi pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya inklusi dalam pelayanan publik.
