Anggaran KKP Tahun 2026 Sebesar Rp 13 Triliun, Ini Rinciannya

Dalam sebuah langkah signifikan, Komisi IV DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp13 triliun. Ketetapan ini diambil setelah berlangsungnya diskusi mendalam dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto.

Setelah proses tersebut, Titiek Soeharto menegaskan pentingnya pengalokasian anggaran tersebut untuk mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir dan nelayan.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian anggaran tersebut. Dia menyatakan bahwa anggaran Rp13 triliun berasal dari berbagai sumber, seperti Rupiah murni, pinjaman luar negeri, dan penerimaan negara bukan pajak, yang semuanya direncanakan secara cermat untuk mendukung program prioritas.

Didit kemudian menambahkan bahwa pagu efektif yang mencapai Rp12,72 triliun akan diperuntukkan bagi berbagai keperluan, termasuk belanja pegawai dan operasional. Selain itu, sejumlah program prioritas presiden juga akan mendapatkan perhatian, di antaranya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Perincian Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

Di dalam rapat tersebut, Didit juga memberikan rincian per unit eselon I KKP untuk tahun 2026. Misalnya, Sekretariat Jenderal akan menerima anggaran sebesar Rp640,56 miliar, sedangkan Ditjen Perikanan Tangkap akan mendapat jatah terbesar sebesar Rp6,25 triliun.

Anggaran yang dialokasikan juga mencakup Ditjen Perikanan Budidaya, yang akan menerima Rp1,15 triliun, serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan alokasi Rp1,04 triliun. Setiap unit eselon diharapkan dapat menjalankan program masing-masing secara efektif dan efisien.

Program-program tersebut tidak hanya fokus pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga melibatkan pengawasan sumber daya kelautan yang lebih baik. Dengan alokasi anggaran ini, diharapkan KKP dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang tersedia dan mengurangi potensi kerugian di sektor kelautan.

Program Prioritas yang Mendapatkan Anggaran Besar

Salah satu program utama yang akan dijalankan adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan nelayan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik dan akses ke pasar yang lebih luas.

Menyusul itu, revitalisasi tambak udang rakyat juga akan menjadi fokus penting. Dengan anggaran yang cukup besar, KKP berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tambak sehingga dapat bersaing di tingkat global.

Program pemodelan budidaya untuk komoditas seperti rumput laut dan lobster juga akan mendapatkan perhatian khusus. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperkuat daya saing produk kelautan Indonesia di pasar internasional, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Kelautan

Selain program pengembangan, alokasi anggaran juga ditujukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan. Didit menjelaskan bahwa peningkatan pengawasan sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan memastikan bahwa praktik perikanan dilakukan secara berkelanjutan.

Bantuan pemerintah bagi nelayan juga akan diprioritaskan, terutama untuk kelompok nelayan yang kurang beruntung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan nelayan agar mereka dapat mengoptimalkan hasil tangkapan mereka.

Penguatan fungsi pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan juga menjadi bagian dari rencana anggaran. Dengan cara ini, diharapkan KKP bisa berkontribusi lebih dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, terutama kepada para nelayan dan pelaku usaha kecil di sektor ini.