Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengungkapkan bahwa anggaran dari APBN untuk pembangunan dapur makan bergizi gratis belum tersentuh. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa 7.475 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dibangun berkat kontribusi masyarakat, tanpa dukungan dana dari negara.
Kehadiran SPPG di seluruh Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk soal pemenuhan infrastruktur untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.
“Perlu diketahui bahwa seluruh pembangunan infrastruktur SPPG berasal dari mitra, bukan APBN,” tegas Dadan saat menjelaskan kondisi terkini dalam upaya mengatasi masalah gizi di tanah air.
Badan Gizi Nasional dan Tantangan yang Dihadapi
Seiring dengan upaya peningkatan gizi nasional, BGN juga sedang memverifikasi 11.000 dapur umum yang diusulkan oleh berbagai pihak. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan setiap lokasi yang diusulkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dan siap beroperasi.
Dadan menyampaikan bahwa mereka tidak akan memverifikasi dapur umum yang tidak memiliki lokasi jelas. Pentingnya aspek ini adalah demi menjamin keberlanjutan dan efektivitas program dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, BGN telah mempolitikkan pembelian food tray yang diperlukan untuk program makan bergizi. Dadan menyatakan hingga saat ini anggaran BGN belum dialokasikan untuk membeli nampan, yang saat ini menjadi sorotan karena dianggap kurang memenuhi standar.
Masalah Impor dalam Program Makan Bergizi
Dari keterangan yang diberikan, food tray yang dibutuhkan sebagian besar diimpor dari luar negeri. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri, yang hanya mampu memproduksi 10 juta unit per bulan, sementara kebutuhan nasional mencapai 80 juta unit.
“Kami berencana untuk mengajak Asosiasi Pengusaha Peralatan Alat Dapur untuk memproduksi food tray dalam negeri,” tambah Dadan. Dia berharap bahwa dukungan dari pengusaha lokal dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan ini.
Pengembangan tersebut sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor. Dadan menegaskan bahwa pengadaan yang akan datang harus berorientasi pada produk dalam negeri.
Rencana Penyelesaian dan Ketersediaan Sumber Daya
Dadan juga menyinggung bahwa pada Juni 2024, mereka telah menjadwalkan pertemuan dengan pengusaha lokal untuk membahas langkah-langkah produksi. Dia berharap pengusaha dapat lebih optimis ikut serta dalam program ini agar tidak tertinggal.
Dalam upaya memastikan program ini berjalan sesuai rencana, BGN menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan para mitra. Oleh karena itu, adanya sinergi antara semua pihak sangat diharapkan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
BGN berkomitmen bahwa dana dari APBN akan digunakan untuk mendukung produksi dalam negeri, bukan untuk membeli produk impor. Langkah ini diharapkan bisa mendorong sektor industri dalam negeri agar lebih berkembang.
